Periode 1988 – 1996

Table of Contents

Periode 1988 – 1996

Periode 1988 – 1996

Periode 1988 – 1996

Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994‐1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu :

■ Memobilisasikan dana dari investor untuk membiaya kebutuhan dana investasi dan modal kerja

   perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta.

■ Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.

■ Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah

■ Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin

   dikembangkan oleh pemerintah.

Keadaan perbankan masa belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan, adalah :

■ Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Sampai

akhir tahun 1960-an hanya ada UU No. 13 tahun 1968 yang isinya tidak mengatur secara jelas tentang

perbankan di Indonesia, lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah di dunia

perbankan, yaitu tentang kedudukan bank sentral dan dewan moneter.

■ Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu

KLBI diberikan bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan

diberikan justeru untuk tujuan ekspansif.

■ Bank banyak menanggung program pemerintah bank harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat

kaitannya dengan program atau proyek pemerintah.

■ Instrumen pasar uang yang terbatas. Instrumen yang terdapat pada pasar uang, yaitu berupa Surat

Berharga Pasar Uang(SBPU) dan belum mengenal adanya Serifikat Bank Indonesia (SBI).

■ Jumlah bank swasta yang relatif sedikit, yaitu :

Ø  BRI (1951) semula bernama Algemene Volkcrediet Bank.

Ø  Bank Ekpor Impor (1968) sebagai nasionalisasi dari berbagai kegiatan Nederlandshe

Handel Maatschappij di bidang lalu lintas pembayaran internasional.

Ø  Bank Bumi Daya (1968) sebagai nasionalisasi dari sebagian kegiatan Nederlandshe

Handel Maatschappij di bidang perkebunan-perkebunan besar.

Ø  Bank dagang Negara (1960) sebagai nasionalisasi dari kegiatan Escomptobank NV.

Ø  Bank Tabungan Negara (1963) sebagai nasionalisasi dari Bank Tabungan Pos pada jaman

Hindia Belanda.

Ø  BNI (1946) didirikan pada awalnya sebagai bank sentral selama masa perjuangan melawan

agresi militer Belanda tahun 1946-1949.

Ø  Bank Pembangunan Indonesia (1960) didirikan pada awalnya untuk mendorong

pembangunan industri manufaktur, pertambangan, dan perkebunan.

Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Bank Indonesia tetap berdasarkan Undang- Undang (UU) No. 13/1968 tentang bank sentral dan beberapa pasal dalam UU No. 14/1967 tentang perbankan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan fundamental karena segala kebijakan yang dilaksanakan Bank Indonesia (BI) dilakukan berdasarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh.

Kondisi perekonomian pada akhir periode 1982/1983 kurang menguntungkan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Kemampuan pemerintah untuk menopang dana pembangunan semakin berkurang, untuk itu dilakukan perubahan strategi untuk mendorong peranan swasta agar lebih besar. Dampak dari over-regulated terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kehidupan ekonomi pada periode tersebut.

Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Tahap awal deregulasi tersebut berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank.

Banyak bank, terutama bank swasta, mulai bangkit untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya. Seiring dengan itu, BI memperkuat sistem pengawasan bank yang di antaranya melalui penyusunan dan pemeliharaan blacklist yang diberi nama resmi Daftar Orang-Orang yang Melakukan Perbuatan Tercela (DOT) di bidang perbankan. Mereka yang masuk dalam daftar ini tidak boleh lagi berkecimpung dalam dunia perbankan.

Baca Juga :