Nilai-nilai pancasila sebagai sumber etika politik

Nilai-nilai pancasila sebagai sumber etika politik

Nilai-nilai pancasila sebagai sumber etika politik

Nilai-nilai pancasila sebagai sumber etika politik

Sila pertama ketuhanan yang maha esa serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah Negara “Teokrasi” yang mendasarkan kekuasaan Negara dan penyelenggara Negara pada legitimasi religius . kekuasaan kepala Negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta demokrasi . walaupun Negara Indonesia tidak berdasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Selain sila pertama, sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan Negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita dan prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.
Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan :
1) asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai hukum yang berlaku
2) disahkan dan dijalankan secara demokrasi
3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya
Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu “keadilan” dalam kehidupan bersama sebagaimana terkandung dalam sila ke 5, adalah merupakan tujan dalam kehidupan Negara. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Segala kebijakan, kekuasaan , serta dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung. Kebijakan serta keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan baik menyangkut politik dalam negeri maupun luar negeri, ekonomi baik nasional maupun global, yang menyangkut rakyat, dan lainya selain berdasarkan hukum yang berlaku, harus mendapat legitimasi rakyat dan juga harus berdasarkan prinsip moralitas.