Harga Sewa Utilitas di DKI Dinilai Selangit

Harga Sewa Utilitas di DKI Dinilai Selangit

Harga Sewa Utilitas di DKI Dinilai Selangit

Setelah melakukan pemotongan kabel utilitas di ibu kota, kini pemerintah provinsi DKI

Jakarta getol melakukan sosialisasi Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas. Para pemangku kepentingan seperti anggota Apjatel, operator telekomunikasi non Apjatel, operator selular, Telkom, PLN, PDAM dan PGN diundang untuk mendapatkan informasi mengenai standar pembuatan Pembuatan Ducting Terpadu Utilitas yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo.

Antusiasme para pemangku kepentingan tersebut untuk mendukung Pemprov DKI menata ulang jaringan utilitas sontak berubah ketika disuguhkan estimasi skema tarif yang dibuat oleh Sarana Jaya tersebut. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Sarana Jaya disebutkan mekanisme bisnis yang akan ditawarkan oleh Sarana Utilitas kepada operator yaitu sekali Pembayaran (One Time Charge).

Harga sewa untuk Pelaksanaan Pembuatan Ducting terpadu dengan kondisi Trotoar

telah dilakukan revitalisasi (Trotoar Baru) dengan pembuatan Manhole per 200 m dengan End-hole per 100 m dipatok Rp 700 ribu permeter per oprator per satu ruas jalan.

Sedangkan Pelaksanaan Pembuatan Ducting terpadu dengan kondisi Trotoar belum dilakukan revitalisasi dengan pembuatan Manhole per 200 m tanpa pembuatan End-hole per 100 m dipatok Rp 600 ribu permeter per operator per satu ruas jalan.

Yang tak kalah mahal juga diberikan PT Jakarta Propertindo (JakPro). BUMND

milik Pemprov DKI ini juga menawarkan harga sewa spektakuler. Untuk sewa kabel yang ditawarkan oleh JakPro sebesar Rp 70 ribu per meter per tahun per satu ruas jalan di Jakarta. Sungguh harga yang mencekik leher.

Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Komunikasi dan Informatika mengharapkan agar pemerintah daerah tidak mematok biaya sewa yang besar bagi perusahaan penyedia layanan publik. Menurut Ismalil seharusnya pemerintah daerah bisa mempertimbangkan harga sewa yang jauh lebih terjangkau agar tidak membebankan masyarakat ataupun pelaku usaha.

 

Baca Juga :