Guru Honorer Sampaikan Aspirasi dan Maklumat ke DPRD Jabar soal Program PPPK

Guru Honorer Sampaikan Aspirasi dan Maklumat ke DPRD Jabar soal Program PPPK

Guru Honorer Sampaikan Aspirasi dan Maklumat ke DPRD Jabar soal Program PPPK

Sejumlah guru honorer mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat (jabar) untuk menyampaikan aspirasi dan maklumat. Puluhan guru honorer dari perwakilan beberapa wilayah Jabar ingin memperjuangkan nasib mereka.

Guru honorer yang tergabung dalam Forum Tenaga Honor Sekolah (FTHS Jabar), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Forum Honorer Tenaga Administrasi Sekolah (FHTAS) memperjuangkan kepastian sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Sebelum memasuki Gedung DPRD Jabar untuk beraudiensi dengan perwakilan Komisi V DPRD

Jabar mereka membacakan maklumat yang dipimpin Gugum.

“Di depan DPRD Jabar kami forum guru honorer dan tenaga administrasi sekolah dan forum aksi guru Indonesia se-Jabar menyampaikan tuntutan kepada pemerintah melalui Pemprov Jabar, kota dan kabupaten,” ujar Gugum di depan Kantor DPRD Jabar, kemarin.

Para perwakilan guru honorer tersebut diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yumanius Untung bersama anggota dewan Maman Abdul Rahman dan H Sahromi.

Mereka mengatakan, perwakilan guru honorer itu menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jabar

tentang hak-hak yang layak mereka terima.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, kehendak mereka untuk mendapatkan status yang jelas di mana Surat keputusan (SK) Gubernur itu bisa menjadi upaya untuk meloloskan tunjangan profesi bagi guru honorer.

Yumanius Untung menuturkan, langkah yang akan diambil Komisi V DPRD Jabar

dalam waktu dekat adalah membuat sebuah rekomendasi kepada pimpinan tertinggi DPRD Jabar untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait.

“Di antaranya pak gubernur dan Kadisdik Jabar. Termasuk pada Kementerian PAN RB. Kami ingin bahwa hak mereka (guru honorer) diperbaiki,” ujar Yumanius.

Harapan utama dari guru honorer itu, ucapnya, apabila tidak memungkinkan menjadi PNS, paling minimal bisa masuk dalam program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ditambahkannya, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mencapai kejelasan status tenaga honorer.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/