ETIKA POLITIK

Table of Contents

ETIKA POLITIK

ETIKA POLITIK

ETIKA POLITIK

a. Pengertian Politik
1) Pengertian ‘politik’ berasal dari kata ‘politics’ yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yangmenyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sisten itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu
2) Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebikjakan –kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturn dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kewajiban diperlukan kekuasaan dan kewenangan yang dipakai untuk membina kerjasama ataupun menyelesaikan konflik.
3) Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat,
4) Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian hak lokasi
b. Dimensi Politik Manusia
1) Manusia sebagai mahluk individu social
Berdasarkan paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia, dari kacamata yang berbeda-beda. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat manusia sebagai individu. Berdasarkan fakta dan kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin memenuhi segala kehidupanya, jikalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau social saja. Manusia memang merupakan mahluk yang bebas, namun menjamin kebebasanya ia senantiasa memerlukan orang lain atau masyarakat
Manusia sebagai mahluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan kebebasan segala aktifitas dan kreatifitas dalam kehidupanya senantiasa tak tergantungpada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai mahluk social. Kesosialanya tidak hanya merupakan tambahan dari luar terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrat manusia ditakdirkan oleh tuhan yang maha esa, selalu bergantung pada orang lain
Dasar filosofis sebagaimana terkandung dalam pancasila yang nilainya terkandung dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat monodualis, yaitu sebagai mahluk individu dan social
2) Dimensi Politis Kehidupan Manusia
Manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjalin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut Negara. Dimensi politis manusia senantiasa berkegiatan dengan kehidupan Negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupanya dan ditentukan kembali oleh tindakan-tindakanya.
Dimensi politis manusia ini memiliki 2 segi fundamental yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak , sehingga 2 segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia Akan tetapi seiring dijumpai karena keterbatasan pengertian atau bahan pengertian dan tanggung jawab terhadap manusia lain dan masyarakat, maka tindakan pelanggaran moral akan dilakukan sehingga berakibat pada kerugian manusia lain. Kalau pada tingkatan moralitas dalam kehidupan manusia sudah tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatik. Lembaga piñata normatik masyarakat adalah hukum.
Dengan demikian hukum dan kekuasaan Negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai piñata masyarakat secara normatik, serta kekuasaan Negara sebagai lembaga peñata masyarakat yang efektif pada hakikatnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahkluk social